APK Hilang dan Rusak, Hendrawan Sumus Gia Serukan Politik Santun

Pilkada154 Dilihat

SULTRAMEMILIH.COM – Alat peraga kampanye (APK) milik bakal calon Wali Kota Kendari, Hendrawan Sumus Gia rusak hingga hilang, diduga dicuri orang tak dikenal (OTK).

Kepada sultramemilih.com, Ketua KNPI Provinsi Sultra itu mengaku menerima laporan dari kerabat dan tim, bahwa baliho yang dipasang di beberapa titik telah hilang dan kondisi rusak.

Owner Nana Jaya itu menyebutkan, tiga baliho hilang dari lokasi strategis seperti di belakang Lapangan Benu-Benua, di Jembatan Triping, dan di bundaran baru ring road Kendari.

Sementara itu, lanjut Hendrawan Sumus Gia, tiga baliho lainnya mengalami kerusakan, dua titik berlokasi di Kecamatan Baruga dan satu lagi di jalan poros dekat Kantor DPRD Kota Kendari.

BACA JUGA:  Bakal Tarung di Pilwali Kendari, Pj Bupati Bogor Ikut Penjaringan Cakada di Demokrat

Awalnya, pria yang populer dengan sapaan Hendrawan itu enggan menanggapi insiden ini, karena menganggapnya sebagai hal yang biasa, namun peristiwa pencarian dan pengrusakan APK miliknya yang terus bertambah, membuatnya merasa perlu untuk merespon lebih serius.

“Ini menunjukkan ada masalah serius, dan jika dibiarkan, bisa jadi akan lebih banyak lagi baliho saya yang hilang atau dirusak,” ujar Hendrawan, Jumat 3 Mei 2024.

Untuk itu, Ia juga mengimbau para bakal calon Wali Kota Kendari yang berkompetisi untuk mengingatkan pendukung dan tim mereka, agar berpolitik dengan santun.

BACA JUGA:  Daftar di PDI Perjuangan, Balon Wali Kota Kendari Wajib Setor Mahar Rp25 Juta

“Kita berharap Pilwali Kota Kendari bisa berjalan aman dan damai serta menghasilkan pemimpin yang berjiwa demokratis,” ucapnya.

Hendrawan menegaskan, bahwa Ia dan timnya telah berkomitmen untuk mengedepankan kampanye yang bersih, dan menghormati hak setiap calon untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Insiden ini memunculkan keprihatinan tentang iklim politik lokal menjelang pemilihan Wali Kota Kendari yang akan datang. Olehnya itu, Hendrawan Sumus Gia menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari tindakan yang bisa merusak citra demokrasi di Kota Kendari.

Komentar